Site Loader
Jalan Pramuka no 156 Ponorogo

Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Surabaya menyelenggarakan Workshop tentang “Rencana Strategis Multi Stakeholders untuk Pencegahan Ekstremisme”, di Grand Whiz Hotel Trawas Mojokerto, Selasa-Rabu (23-24/03/2021). Isnatin Ulfah selaku Kepala Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Ponorogo mendapat undangan dari Pusham Surabaya sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut. Selain melibatkan PSGA IAIN Ponorogo, workshop dengan peserta perwakilan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah di Surabaya, Diknas Provinsi Jawa Timur, anggota Bakesbangpol Surabaya, dan Binmas Polda Jawa Timur tersebut juga melibatkan Kepala Bakesbangpol Jawa Timur, Drs. Jonathan Judyanto, MMT sebagai narasumber.

Pelibatan perempuan dalam aksi terorisme memang bukan hal yang baru di Indonesia. Tercatat pada Desember 2016 silam, dua perempuan terlibat dalam rencana aksiterorisme, yakni ibu rumah tangga berinisial TS yang diduga hendak melakukan pengeboman di Bekasi, sementara perempuan berinisial DYN berhasil diamankan polisi setelah diduga berencana meledakkan diri di Istana Presiden. Kemudian pada Mei tahun 2018, bom bunuh diri juga terjadi di depan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Surabaya yang dilakukan oleh perempuan JAD berinisial PK bersama kedua putrinya.

Melihat fenomena tersebut, pada kesempatan workshop tersebut, Isnatin Ulfah mempresentasikan tema tentang perempuan dalam pusaran ekstremisme. Tema tersebut dianggap penting, karena tren keterlibatan perempuan dari hari ke hari dalam pusaran ekstremisme semakin menarik untuk dikaji. Dalam paparannya, Ulfah menyoroti terjadinya pergeseran keterlibatan perempuan dalam aksi-aksi terorisme, dari yang semula pasif sebagai supporting agents, menjadi aktif di garis depan dengan peran di penggalangan dana, rekrutmen, ideologisasi, dan bahkan sebagai pelaku bom bunuh diri.

Lebih lanjut, Ulfah menyatakan perempuan yang terlibat dalam aksi-aksi teroris sebagai agen itu mayoritas mereka adalah perempuan yang terdidik. Mereka sendiri yang membuat pilihan logis dalam aksi tersebut, bukan sebagai obyek yang mendapat paksaan untuk melakukan aksinya. Amaliyah yang mereka lakukan, dalam keyakinan mereka adalah bentuk kesetaraan, tidak hanya laki-laki yang berkewajiban untuk “berjihad” tetapi juga perempuan. Selain itu, pillihan melakukan aksi-aksi tersebut dalam pandangan mereka adalah bentuk pemberdayaan dan pembebasan atas hegemoni sistem di masyarakat maupun negara yang selama ini mereka anggap menyengsarakan.

Menurut dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo ini, aksi teror yang melibatkan perempuan merupakan persoalan yang harus segera dicari jalan keluarnya. Strategi kontra ekstremisme yang efektif bagi perempuan,  mensyaratkan untuk meninggalkan cara pandang biner antara laki-laki dan perempuan yaitu laki-laki dianggap kuat-pemberani vis a vis perempuan lemah-penakut. Binari tersebut, yang telah mengakar di masyarakat, faktanya membuat kita lengah dan akhirnya kecolongan. Perempuan telah menjadi pelaku bom bunuh diri atau kombatan di berbagai aksi. Selain itu, dibutuhkan sebuah pemahaman yang melihat pengalaman perempuan sama pentingnya dengan laki-laki. Dengan demikian sudah saaatnya untuk memperluas pemahaman terhadap potensi perempuan, baik sebagai agen perdamaian maupun agen perusak (destruction). Perempuan  juga memiliki kapasitas untuk melakukan aksi teror yang sebetulnya itu bertentangan dengan gagasan ideal tentang perempuan dan feminitas saat ini.

Di akhir paparannya, Ulfah mengingatkan, yang juga tidak kalah penting sebagai upaya pencegahan keterlibatan perempuan dalam aksi-akti teroris adalah dengan memberdayakan perempuan melalui jejaring komunitas sosial, seperti komunitas berbasis perempuan yang ada di Yogyakarta bernama “Srikandi Lintas Iman”. Komunitas ini bergerak di isu pemberdayaan perempuan dan anak serta penguatan dialog antar agama. Dari komunitas ini lahir para perempuan penggerak dan pemberdaya berbasis lintas agama untuk saling memberdayakan di antara sesama perempuan. 

Selain itu, organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan seperti Muslimat NU,  Fatayat NU, serta Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah dari Muhammadiyyah juga harus terlibat menjadi salah satu rekan pemerintah dalam upaya pencegahan keterlibatan perempuan sebagai pelaku ektremisme ataupun terorisme. Ormas-ormas tersebut bisa berperan sebagai media pemberdayaan sekaligus sebagai media dakwah dan edukasi tentang tafsir-tafsir agama yang moderat. Karena salah satu push factor seseorang terpapar faham ekstremis adalah doktrin-doktrin agama yang menghujung, tatharruf atau ekstrem,  maka ormas-ormas keagamaan perempuan tersebut dapat mengambil peran dengan melakukan counter atas doktrin-doktrin tersebut dengan terus-menerus mengedukasi perempuan atas penafsiran agama yang moderat dan toleran.

 

:: Tim Admin LPPM IAIN Ponorogo ::

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *